Bupati Bengkayang Minta Sekda Bentuk Tim Inventarisir Aset

BENGKAYANG, Mentarikhatulistiwa.id- Selama bertahun-tahun, Laporan Keuangan Kabupaten Bengkayang berkutat pada opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP), atas dasar ini Bupati Bengkayang, Sebastianus Darwis, SE.,MM dalam masa kepemimpinanya menargetkan agar status tersebut dapat berubah menjadi lebih baik. Namun target tersebut tidak akan tercapai dengan mudah apabila semua pihak tidak terlibat.

“Kita perlu kerja keras untuk bisa mencapai opini yang lebih tinggi, yakni opini WTP,” ungkap Sebastianus Darwis saat membuka kegiatan Entry Meeting Pelaksanaan Pemeriksaan Terinci atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Bengkayang Tahun Anggaran 2020 baru-baru ini di Aula Kantor Bupati.

Pertama hasil minor yang selama ini diperoleh disebabkan tata kelola pengelolaan keuangan yang kurang baik dan kurang transparan.

Kedua, pengelolaan aset yang kurang baik. Oleh karena itu, pengelolaan aset yang baik menjadi penekanan utama kita dan saya minta Sekretaris Daerah Invetaris Aset ysng di miliki Pemkab.

“Ini yang harus kita kerjakan, baik aset bergerak maupun aset tetap,” tegasnya.

Sedikit diuraikannya, pada masa yang lalu, permasalahan yang paling banyak terjadi dalam pengelolaan aset tetap berupa tanah, dimana masih banyak yang tidak terinventarisir dengan baik.

Dengan alasan inilah, Saya meminta agar Sekretaris Daerah segera membentuk tim inventarisir aset dan dalam waktu dekat ini dapat bergerak cepat menelusuri aset-aset milik daerah, baik aset bergerak maupun tidak bergerak. Jika sudah terinventarisir dengan baik, maka hal itu akan memudahkan pelaporan dan pemanfaatannya.

Aset bergerak misalnya, setelah ditelusuri dan terinventarisir, kalau sudah rusak, kita laporkan dan bisa kita lelang supaya tidak terjadi pemborosan. Begitu juga dengan aset tetap, tanah. Kita harus telusuri, tahun berapa belinya, siapa-siapa pejabat yang melakukan itu, dimana letaknya, berapa luasannya, ini yang kita telusuri.

“Apabila ini dapat kita tempuh disemua OPD maupun di Kecamatan, Saya yakin opini laporan keuangan kita akan lebih baik,” ujar Mantan Ketua DPRD Bengkayang 2009-2014 ini.

Ia menegaskan, disamping pengelolaan aset, pengelolaan keuangan merupakan hal terpenting dalam pelaporan keuangan daerah ,oleh sebab itu, agar semua OPD, Kecamatan hingga tingkat Desa supaya betul-betul mengelola sistem keuangan dengan baik dan transparan.

Apalagi saat ini, pelaporan sudah didukung dengan kemudahan teknelogi, salah satunya dengan adanya SIPD,” tegas Mantan Ketua DPC PDIP ini.

“Jadi ini yang harus jadi perhatian serius seluruh OPD, Para Camat, Lurah hingga tingkat Desa,” pinta SDR Sapaan Akrabnya.

Selama masa pemeriksaan yang berlangsung seluruh OPD diminta untuk mempersiapkan dokumen-dokumen dan data yang bisa mempercepat pemeriksaan dan mempercepat tindaklanjut dari pemeriksaan. Saat ini capaian sudah cukup baik, yakni 70.20%, artinya tinggal 5-6% lagi, bila perlu dinaikkan lebih tinggi lagi sehingga status laporan WTP mampu dicapai.

Adapun kendala yang dialami tahun-tahun sebelumnya seperti adanya temuan di OPD, termasuk OPD besar seperti Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Dinas Kesehatan dan Dinas Pendidikan, perlu ditindaklanjuti, baik tata kelola keuangannya maupun aset.

Terakhir, SDR menyampaikan sedikit polemik yang dihadapi dalam tata kelola yang dimaksud kepada perwakilan BPK-RI, seperti adanya Kepala OPD pindah, yang bersangkutan tidak mau memberikan informasi kepada Kepala OPD yang menggantikannya, malah lebih celaka lagi, OPD nya pindah, kendaraannya juga pindah. Ini jangan sampai terjadi lagi.

“Boleh saya katakan di sini, syukur-syukur kantornya tidak bisa pindah, jika kantor bisa pindah mungkin ikut dia juga,” tutupnya. (DI/Humpro BKY)

Leave a Reply

Your email address will not be published.