JAKARTA,Mentarikhatulistiwa.id-Selama kurang lebih sepekan terakhir, Satuan Tugas Koordinasi Supervisi Pencegahan (Korsupgah) KPK menyelenggarakan rangkaian kegiatan di 11 pemerintah daerah yang meliputi Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat dan 10 pemkab/pemkot di Kalbar.
Agenda pagi hari ini hingga sore nanti tim Korsupgah KPK melakukan rapat monitoring serta evaluasi (monev) rencana aksi program pemberantasan korupsi terintegrasi tahun 2021 yang meliputi perbaikan tata kelola dan tematik bersama Bupati Kapuas Hulu dan OPD terkait.
Selain itu, dalam rangkaian kegiatan monev ini KPK juga melakukan evaluasi atas upaya peningkatan pendapatan asli daerah (PAD), pengelolaan aset khususnya terkait sertifikasi dan pemanfaatan aset daerah, dan koordinasi dengan asosiasi kepala desa terkait tata kelola dana desa.
Sebagai bagian dari kegiatan monev, tim Korsupgah sore nanti juga akan melakukan kunjungan ke salah satu desa di Kabupaten Kapuas Hulu untuk melihat kondisi langsung desa hasil pembangunan dari dana desa.
Dalam pendampingan perbaikan tata kelola pemerintah daerah yang merupakan program Korsupgah, KPK melakukan monitoring dan evaluasi secara berkala terhadap 8 bidang yang menjadi area intervensi perbaikan di daerah, yaitu meliputi:
1.Perencanaan dan Penganggaran APBD
2.Pengadaan Barang dan Jasa
3.Pelayanan Terpadu Satu Pintu
4.Penguatan APIP
5.Manajemen ASN
6.Manajemen Aset Daerah
7.Optimalisasi Pendapatan Daerah, dan
8.Tata Kelola Dana Desa (Red)
