banner 728x250

Walikota Pontianak Hadiri Rapat Paripurna DPRD Kota Pontianak dan Sampaikan Pidato Jawaban Atas Pandangan Fraksi-Fraksi DPRD Terhadap Rancangan Perda Tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD TA 2021

  • Share

Pontianak, Mentarikhatulistiwa-Bertempat di Ruang Sidang DPRD Kota Pontianak,Senin (13/6/2022), telah berlangsung Rapat Paripurna DPRD Kota Pontianak tentang pidato jawaban walikota Pontianak atas Pandangan Umum Fraksi-Fraksi DPRD terhadap Raperda pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kota Pontianak tahun anggaran 2021.

Rapat tersebut dihadiri oleh Walikota Pontianak, Ketua,Wakil-Wakil ketua Serta anggota DPRD kota Pontianak, Unsur Fokorpimda, Sekretaris Daerah,Pejabat Eselon II,III, dan IV Pimpinan BUMD di lingkungan Pemerintah kota Pontianak, beserta LSM, dan Wartawan

Pada kesempatan itu Fraksi Amanat Keadilan Bangsa saat menyampaikan pandangan umum menyampaikan beberapa hal diantaranya, terkait kontribusi BUMD dalam peningkatan PAD tahun anggaran 2021,Dapat dijelaskan bahwa kontribusi BUMD terhadap PAD hanya sebesar 3,42 % yang terdiri dari :
1.Deviden Bank Kalbar Sebesar Rp.10.107.130.702,00
2.Laba Bank Pasar sebesar Rp.385.122.570,62
3.Laba PDAM sebesar Rp.3.677.970.073,00.

Dan Terkait rincian belanja pada bidang yang tidak mencapai target dapat dijelaskan sebagai berikut :
1.Bidang perumahan dan kawasan pemukiman ditargetkan sebesar Rp.145,76 Miliar dan terealisasi sebesar Rp.107,39 Miliar atau 74,00 Persen

2.Bidang Pengendalian Penduduk dan keluarga berencana ditargetkan sebesar Rp.4,15 Miliar dan terealisasi sebesar Rp.2,63 Miliar atau 64,00 Persen

3.Bidang Keuangan ditargetkan sebesar Rp.92,82 Miliar dan terealisasi sebesar 54,04 Miliar atau 58,00 Persen

Sementara itu perwakilan Dua Fraksi Partai Gerindra dan Partai Persatuan Pembangunan mempertanyakan tentang tentang terkaitnya rendahnya capaian realisasi belanja bantuan sosial yang ditargetkan sebesar Rp.5,78 Miliar dan hanya terealisasi sebesar Rp.3,85 Miliar atau 66,62 Persen ,dijelaskannya bahwa rendah realisasi belanja bantuan sosial disebabkan oleh semakin ketatnya pemberian bantuan sosial oleh pemerintah kota Pontianak terutama bantuan sosial untuk resiko sosial seperti bantuan biaya berobat dan bantuan untuk siswa tidak mampu guna menghindari kesalahan dalam pemberian bantuan sosial,dimana proses pengajuan yang diajukan masyarakat terlebih dahulu, diverifikasi dan divalidasi kebenarannya oleh Dinas Sosial,Dinas Kesehatan,dan SKPD terkait lainnya dengan tujuan untuk menghindari pemberian bantuan sosial yang tidak tepat sasaran.

Selanjutnya Fraksi Partai Persatuan Pembangunan menanggapi tentang terkait tidak tercapainya target penerimaan pajak daerah yang ditargetkan sebesar Rp.358,50 Miliar yang hanya terealisasi sebesar 273,92 Miliar atau 76,41 Persen disebabkan oleh beberapa jenis pajak yang tidak mencapai target diantaranya sebagai berikut :

1.Pajak Hiburan ditargetkan sebesar Rp.45 Miliar dan terealisasi sebesar Rp.8,57 atau 19,05 Persen.
2.Pajak Penerangan Jalan ditargetkan sebesar Rp.90 Miliar dan terealisasi sebesar Rp.71,02 Miliar atau 78,91 Persen.
3.Pajak Parkir ditargetkan sebesar Rp.6 Miliar dan terealisasi sebesar Rp.3,02 Miliar atau 50,38 Persen.
4.Pajak Sarang Burung Walet ditargetkan sebesar Rp.1 Miliar dan terealisasi sebesar Rp.65,36 juta atau 6,54 Persen.
5.Pajak Bumi dan Bangunan ditargetkan sebesar Rp.60 Miliar dan terealisasi sebesar Rp.29,42 Miliar atau 49,04 Persen.

Kemudian tidak tercapainya target pajak tersebut diatas disebabkan oleh dampak pandemi yang masih dirasakan,dimana ditahun 2021 merupakan tahun recovery bagi semua sektor usaha dan masyarakat yang berusaha bangkit dari keterpurukan akibat pandemi yang terjadi pada tahun 2020.

Dalam kesempatan ini Walikota Pontianak Ir.H.Edi Rusdi Kamtono,MM,MT pada saat menyampaikan Pidato jawaban atas pandangan umum fraksi-fraksi mengatakan
bersyukur Alhamdulillah pemerintah kota Pontianak dapat mempertahankan Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) terhadap laporan keuangan tahun 2021 untuk ke sebelas (11) kalinya.

“Kami akan terus berupaya meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan daerah dan berupaya mempertahankan Opini WTP di tahun -tahun mendatang terhadap pengelolaan keuangan daerah pemerintah kota Pontianak,”Pungkasnya
(Edi Ashari)

  • Share

Leave a Reply

Your email address will not be published.